Saparuddin Pabonglean, Anggota DPRD Kukar.

POSKOTAKALTIMNEWS.COM, KUKAR- Permasalahan anak putus sekolah di Kutai Kartanegara perlu menjadi perhatian pemerintah daerah melalui OPD yakni Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kukar.

Menurut Anggota DPRD Kukar Saparuddin Pabonglean, permasalahan tersebut tidak bisa dipungkiri, sebab hingga saat ini masih ada anak anak yang putus sekolah. Dalam hal ini pemerintah telah berupaya keras menangani permasalahan anak putus sekolah, mulai membuat Perda bebas pekerja anak, pendidikan wajib 9 tahun, dan lainnya.

"Kebanyakan penyebab dari anak putus sekolah ialah faktor ekonomi dan geografis jangkauan akses pendidikan terlalu jauh" kata Saparuddin Pabonglean, belum lama ini

Sehingga, sambung dia, hal itu masih terjadi, namun di Kukar masih terbilang minim persentasenya yang berkaitan dengan anak putus sekolah.

Ia juga menyebutkan, program program pemerintah daerah seperti beasiswa harus terus berlanjut, karena bantuan beasiswa sangat dibutuhkan masyarakat untuk keperluan anak sekolah, kemudian pemerintah juga harus mensosialisasikan betapa pentingnya dunia pendidikan.

"Tentunya dunia pendidikan sangat berpengaruh dengan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), seharusnya kita mampu bersaing dengan orang luar untuk Ibu Kota Negara (IKN) Baru" ucapnya

Sementara itu Kepala Disdikbud Kukar Tauhid Afrilianoor mengakui, di Kukar masih ada anak yang putus sekolah, dari hasil data Disdikbud 2020 bahwa, anak putus sekolah tingkat SD ada 65 orang, yang mengulang sekitar 1.578, untuk tingkat SMP ada 68 orang, yang mengulang ada 131 orang.

"Sementara SMA ada 33 orang, yang mengulang 51 orang, sedangkan SMK 57 orang sedangkan yang mengulang 103 orang" ujar Tauhid Afrilianoor

Lanjut dia, Disdikbud berkomitmen dalam menangani permasalahan tersebut dengan berbagai upaya, memberikan program beasiswa, menyediakan sekolah paket, dan lain sebagainya.

"Di Kukar penyebab anak putus sekolah rata rata dari faktor ekonomi, maka dari itu program beasiswa terus kami lakukan untuk membantu masyarakat yang perekonomiannya kurang dalam mencukupi keperluan sekolah" pungkasnya.(*riz/adv)